tahapan pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Ponorogo

TAHAPAN PENTING PILEG 2014 DI KPU KABUPATEN PONOROGO

Tahapan Pemilu Legislatif tahun 2014  sudah dimulai  dibawah ini jadwal  Tahapan Penyelenggaran Pemilu 2014  dari : tahap persiapan, tahap penyelenggaraan Pemilu, penataan dan penetapan dapil,Pencalonan, kampanye pemungutan dan penghitungan suara, penetapan  perolehan kursi dan  calon terpilih, peresmiaan keanggotaan, peresmiaan keanggotaan, penetapan sumpah & janj

 

(DISADUR DARI PKPU NO 06 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILU DPR, DPD, DPRD)

 

NO	WAKTU	KEGIATAN
TAHAP PERSIAPAN
1	Agust  2012 – Mrt 2014	Pendaftaran Pemantau
2	09 Feb – 09 Mrt 2014	Pembentukan KPPS
3	01 Juli ‘12 – 28 Feb ‘14	Raker, Rakor, Bimtek
4	Juni ’12 – Juni ‘14	Sosialisasi, publikasi, dan pendidikan pemilih
5	09 juni ’12 – 31 Mrt ‘14	Pengadaan Logistik Th. 2014
6	01 Feb – 31 Mrt ‘14	KPU Ponorogo Menerima Distribusi Logistik perlengkapan pemungutan suara dari KPU/ KPU Jatim
7	01 Mrt – 05 April ‘14	KPU Ponorogo Melakukan Distribusi Logistik dan perlengkapan pemungutan suara kepada PPK
8	05 – 08 April ‘14	PPK  Menyampaikan Logistik dan perlengkapan pemungutan suara kepada PPS
9	08 April 2014	PPS Menyerahkan Logistik dan perlengkapan pemungutan suara pada KPPS
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU
10	09 Agust – 30 Des ‘’12	Pendaftaran dan Verifikasi Calon Peserta Pemilu
11	12 – 14 Januari ‘14	Penetapan dan Pengundian  Nomor  Urut Parpol
12	01 April – 09 Juni ‘13	Pemutakhitan Data Pemilih
13	11 Juni  – 09 Juli ‘13	Penyusunan DPS
14	10 Juli 2013	Penetapan DPS
15	11 – 24 Juli 2013	Pengumuman DPS
16	12 – 15 Juli 2013	Penyerahan Salinan DPS kpd  Parpol Tk Kecamatan
17	16 Agust – 06 Sept 2013	Perbaikan DPS HP
18	07 – 10 Sept 2013	Penyerahan DPS HP kpd KPU Kab Ponorogo
19	07 – 13 Sept 2013	Penetapan DPT oleh KPU Kab. Ponorogo
20	14 – 20 September 2013	Penyerahan Salinan DPT kpd Parpol Tk Kab./Kec.
21	21 Sept ’13 – 09 April ‘14	Pengumuman DPT
Penataan dan Penetapan DAPIL
22	10 Des ’12 – 15 Jan 2013	Penetapan Jumlah kursi DPRD Kab Ponorogo
23	01 -09 Mrt 2013	Penetapan Dapil Angg DPRD Prov dan Kab/Kota
Pencalonan
24	06 -08 April 2013	Pengumuman Pendaftaran Pencalonan
25	09 – 22 April 2013	Pendaftaran Pencalonan
26	23 April – 06 Mei 2013	Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Balon
27	07 – 08 Mei 2013	Penyampaian hasil Verifikasi
28	09 – 22 Mei 2013	Perbaikan Daftar Calon, Syarat Calon, pengajuan Bakal Calon Pengganti
29	30 Mei – 12 Juni 2013	Penyusunan dan Penetapan DCS
30	14 – 27 Juni 2013	Masukan dan tanggapan Masyarakat
31	09 – 22 Agustus 2013	Penyusunan dan Penetapan DCT
32	23 – 25 Agustus 2013	Pengumuman DCT
Kampanye
33	02 Feb – 02 Mrt 2014	Penyerahan laporan awal dana kampanye & rekening khusus dana kampanye parpol PESERTA PEMILU pada KPU, PROV & KAB
34	12 Feb – 12 Mrt 2014	Penyusunan jadual kampanye Rapat Umum dg peserta pemilu
35	11 jan ’12 – 05 April ‘14	Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas , tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga oleh PESERTA PEMILU
36	16 Mrt – 05 April 2014	Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum & iklan media massa cetak dan elektronik
37	10 – 24 April 2014	Penyerahan laporan awal dana kampanye oleh PESERTA PEMILU & calon angg DPD meliputi penerimaan dan pengeluaran pd akuntan publik melalui pada KPU, PROV & KAB
38	06 -08 April 2014	MASA TENANG
PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA
39	01 – 28 Feb 2014	Simulasi penyampaian hasil tungra dg sistem informasi/elektronik
40	05 – 31 Maret 2014	Monitoring persiapan pemungutan suara di daerah
41	Sebelum 06 April 2014	Pengumuman & pemberitahuan tempat & waktu pemungutan suara pd pemilih dan saksi oleh KPPS/KPPSLN
42	08 April 2014	Penyiapan TPS
43	09 April 2014	PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA di TPS
44	09 April 2014	Penyampaian hasil penghitungan suara & alat kelengkapan di TPS  kpd  PPS
45	10 m- 15 April 2014	Rekapitulasi HPS di PPS
46	12 – 15 April 2014	Penyampaian BA hasil penghitungan suara & alat kelengkapan dari PPS  kpd  PPK
47	13 – 17 April 2014	Rekapitulasi HPS di PPK
48	15 – 19 April 2014	Penyampaian BA hasil penghitungan suara & alat kelengkapan dari PPK  kpd  KPU Kab Ponorogo
49	19 – 21 April 2014	Rekapitulasi dan Penetapan HPS di KPU Kab Ponorogo
50	20 – 22 April 2014	Penyampaian Hasil Rekap Tungra tk Kab ke KPU Prov
51	22 – 24 April 2014	Rekap & Penetapan Hasil Tungra tk Prov jatim
52	22 – 28 April 2014	Penyampaian Hasil Rekap Tungra tk Prov ke KPU RI
53	26 Apr – 06 Mei 2014	Rekap Hasil Tungra Pemilu tk. Nasional
54	06 – 07 Mei 2014	Penetapan rekap hasil tungra parpol & perolehan suara calon anggota DPR & calon anggota DPD
55	07 – 09 Mei 2014	PENETAPAN HASIL PEMILU NASIONAL
56	07 – 09 Mei 2014	PENETAPAN PARPOL MEMENUHI AMBANG BATAS
Penetapan Perolehan Kursi & Calon Terpilih
57	11 – 17 Mei 2014	Anggota DPR & DPD
58	11 – 13 Mei 2014	Penetapan Perolehan Kursi & Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi
59	11 – 13 Mei 2014	Penetapan Perolehan Kursi & Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten
60		Pemberitahuan & Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten
Peresmian Keanggotaan

 

61	Juni – Juli 2014	DPRD Kabupaten
62	Juli – Agustus 2014	DPRD Provinsi
63	Agustus – Sept 2014	DPR dan DPD
Pengucapan Sumpah Janji
64	Juli – Okt 2014	DPRD Kabupaten
65	Agust – Oktober 2014	DPRD Provinsi
66	Oktober 2014	DPR dan DPD
PENYELESAIAN
67	01 Okt – 01 Nov 2014	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu Kab
68	09 April – 31 Agust 2014	Penyusunan Dokumentasi
69	01 Sept – 01 Okt 2014	Pengelolaan Arsip
70	09 Juni 2014	Pembubaran BP Ad hoc
71	01 Juli – 31 Des 2014	Penyusunan Laporan Keuangan

 

Pengesahan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ponorogo

Kini  Masyarakat Ponorogo  wajib bersyukur yang  telah memiliki Peraturan Daerah  tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ponorogo yang pada hari Senen 15 April 2013 telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Ponorogo bersama Pemerintah Daerah  Didalam Peraturan Daerah tersebut diantaranya memuat :

• Visi dan misi pendidikan Mengembangkan kewirausahaan peserta didik,
• Pendidikan inklusif  pelayanan pendidikan khusus
• Pendidikan berbasis keunggulan lokal
• pendidikan yang berakhlak mulia
• Pengelolaan pendidikan bersifat nirlaba
• Pendirian program Pendidikan wajib memperoleh ijin Pemerintah Daerah
• Pemberian tunjangan pada guru yang ditempatkan di daerah terpencil
• Sekolah dilarang menjual buku-buku
• Komite sekolah  masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali selama dua kali masa jabatan dan kemudian tidak dapat dipilih kembali, anggota komite  terdiri dari 50 %  Wali murid, 30 % Tokoh Masyarakat dan 20 % Praktisi Pendidikan
• Ketentuan Penerimaan Siswa baru diatur dengan Keputusan  Kepala Dinas Pendidikan
• Sekolah dapat menerima sumbangan masyarakat dengan sukarela

• Perjalanan Persidangan berjalan alot karena ada beberapa pasal perlu pengkajian secara mendalam menyangkut kesiapan daerah  terharap rewed  berupa jaminan kesehatan   guru Non PNS yang jumlahnya tiap tahun cenderung meningkat dan pasal yang membahas  kewajiban setiap siswa muslim dapat membaca dan menulis alquran  yang dibuktikan dengan sertifikat dari pengelola yang berkompeten.hingga pada akhirnya  rapat di dec luck  10 menit kemudian dilanjutkan dan telah mendapatkan kesepakatan anggota rapat. Jaminan kesehatan  bagi guru Non PNS disesuai kemampuan daerah dan disesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku..

FOTO KEGIATAN SIDANG DPRD



Pembacaan hasil Pansus

undangan Satker

 

Pengesahan Raperda menjadi Perda

 

 

Pembacaan hasil sidang pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ponorogo, Undangan Rapat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (Camat),  Penandatanganan Perda

Semoga Peyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ponorogo dengan hadirnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ponorogo lebih baik dan dapat menampung siswa yang berprestasi dan biaya yang terjangkau oleh wali murid khususnya wali murid dari masyarakat miskin.